Sekdakab Saipul." Penyelenggara uji kompetensi Pejabat Tinggi Eselon II  harus terakreditasi A oleh BKN RI, " 

Redaksi Januari 02, 2023 0

Way Kanan.Beraninews.

Adanya tanggapan tentang penyelenggaraan Uji Kopemtensi bagi Pejabat Tinggi Eselon II dilakukan di Jogja merupakan suatu keborosan anggaran di tanggapi oleh Sekdakab Way Kanam Saipul.S.Sos.M.Ip  .Selasa 3 Januri 2023

Menurut Sekdakab Way Kanan SaipulS.Sos .M.Ip menjelaskan bahwa kegiatan Uji Kompetensi di Lakukan di Jogja berdasarkan Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019 Pasal 42 , tentang Lelang Jabatan.

" Penyelenggara uji kompetensi itu harus terakreditasi oleh BKN RI, dan mendapat persetjuan dari KASN, di Lampung satu pun belum m ada lembaga uji kompetensi yg sudah terakreditasi, " imbuhnya.

Lebih lanjut Saipul menjelaskan bahwa Kita sudah bersurat ke Kota Tangerang tapi sudah beberapa minggu belum ada jawaban, sementara itu  sudah di tunggu KASN utk menyampaikan usulan lembaga uji kompetensi nya, makanya kita mencari yg segera bisa bersedia menjawab surat Bupati, dan BPSDM kota Jogja yg menyatakan kesiapannya..

Dengan peraturan baru ini kita gak bisa melakukan Uji Kompetensi seperti tahun-tahun yang lalu di Unibersitas Lampung , karena UNILA belum terakreditasi A termasuk BPSDM provinsi Lampung ." Ujarnya .

" Selama 5 tahun yg lalu kita pake UNILA,  tapi syarat terbaru dari BKN RI, MENPAN RI, KASN RI, Unila baru terakredikasi  C, syarat untuk pejabat pimpinan tinggi harus minimal penyelenggara uji kompetensi harus sudah akreditasi A, boleh  Cek selama satu tahun terakhir ini semua kabupaten kota nggak bisa lagi pake Unila atau BPSDM Lampung. " Pungkas Saipul.

Sepèrti yang diberitakan salah satu media hasil wawancara dengan Kaban BKPSDM mengatakan peserta uji kompetensi akan mengikuti pada 09-10 Januari 2023, di ruang The Hall Lantai M Gaia Cosmo Hotel Jalan Ipda Tut Harsono No. 16, Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tempat dilakukan Uji Kompetensi biasa di Lakukan Di UNILA tapi tahun ini di Jogja bikin masyarakat bingung , karena pihak BPSDM tidak memberikan alasana seperti yang disampaika Sekdakan Way Kanan, sehingg terkesan pemborosan anggaran.(**)