TERJADI LAGI, WARGA MISKIN TIDAK DIDATA DALAM VERIVALI BDT FAKIR MISKIN dan ORANG TIDAK MAMPU, DI LAMPUNG BARAT
Komariah, janda usia lanjut yang tidak masuk BDT FMOTM Dinas Sosial Lambar, ia mengaku tak kebagian rastra, PKH dan tak mengantongi KIS PBI yang merupakan haknya.
LAMPUNG BARAT, BERANI-NEWS—Ada yang aneh dalam kegiatan verifikasi dan validasi data fakir miskin dan orang tidak mampu (FMOTM) di Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat. Hingga Kamis (12/9), tidak satu lembar pun stiker verivali yang ditempel di rumah warga. Padahal, batas waktu kunjungan ke rumah tangga dalam pendataan dibatasi oleh Dinas Sosial Lambar hingga 16 September 2019.
Selain tidak dilengkapi stiker, proses verivali di wilayah ini diduga dilakukan dengan serampangan. Operator verivali tingkat desa yang telah mengikuti bimbingan teknis justru tidak melaksanakan tugasnya melakukan wawancara ke masing-masing rumah tangga sasaran pendataan.
Alih-alih, operator di tingkat desa malah menyerahkan tugas tersebut kepada para kepala dusun yang tidak pernah mengikuti bimtek.
Akibatnya, pengisian formulir verivali 2019 cenderung dilakukan “diatas meja” bukan merupakan hasil wawancara kepada kepala rumah tangga miskin yang menjadi sasaran kegiatan.
Di gubuk inilah Komariah dan Zainudin tinggal. Meski letaknya persis di depan Balai Pekon Srimulyo, keluarga ini tak menerima hak mereka.
Praktik seperti ini diduga kuat menjadi pemicu terjadinya exclusion error (tidak menetapkan orang yang layak sebagai penerima manfaat) dan inclusion error (menetapkan orang yang tidak layak menjadi penerima manfaat) yang parah. Jika dibiarkan, dapat dipastikan alokasi program perlindungan sosial yang merupakan nawa cita Joko Widodo salah sasaran.
Apa yang terjadi di Pekon/Desa Srimulyo, Kecamatan Bandarnegeri Suoh, merupakan bukti nyata buruknya verivali yang sedang dilaksanakan Dinas Sosial Lambar.
Belasan KK warga miskin di Dusun Mekarsari mengaku tidak pernah didata petugas verivali FMOTM. Akibatnya, belasan kepala keluarga yang rentan oleh kemiskinan ini terancam tidak mendapat perlindungan sosial sama sekali meskipun mereka eligible (layak) menjadi penerima manfaat program perlindungan sosial.
Walau miskin dan menyandang ODGJ, pria 39 tahun ini tak memiliki KIS PBI. Tahun ini Marmin dan Misinem ibunya tetap tidak masuk prelist verivali FMOTM Dinsos Lambar.
Keluarga Misinem satu diantara belasan KK yang menjadi korban buruknya data FMOTM Desa Srimulyo. Karena tidak punya KIS PBI (Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran), Marmin, putra Misinem yang menderita gangguan jiwa terpaksa dipasung selama 12 tahun.
Akibatnya, pria 39 tahun ini menjadi lumpuh dan tidak bisa berjalan, Kondisi yang bisa dihindarkan jika mereka masuk BDT FMOTM dan punya KIS PBI sehingga mudah di rujuk ke RSJ Kemiling.
Kondisi yang sama dialami keluarga Komariah, janda berusia lanjut yang hidup dalam kondisi miris bersama Zainudin, putranya. Meski menghuni gubuk reyot yang sempit tepat di depan Balai Pekon (Kantor Desa) Srimulyo, keluarga ini tidak masuk BDT FMOTM Dinas Sosial Lambar.
Parahnya lagi, pada verivali tahun 2019 ini, mereka tetap tidak masuk daftar atau prelist verivali dinas sosial. Untuk usulan baru juga tidak.
Inilah Mail dan Muratih putrinya yang duduk di bangku SD namun tidak mendapat KIP.
Selain Marmin yang gila sekaligus lumpuh dan Komariah yang nelangsa, sejumlah anak dari keluarga FMOTM di Pekon Srimulyo yang duduk di bangku sekolah juga tidak menikmati program indonesia pintar (PIP).
Sebut saja Ahmad Zulfadli, Muratih dan Septiani, putra dan putri keluarga tidak mampu yang tak kebagian dana PIP meski sedang bersekolah di SD. Orang tua dari anak-anak ini juga tidak mendapat program perlindungan sosial lainnya yang sesungguhnya merupakan hak mereka.
Jika memiliki data yang ditampilkan aparat Pekon Srimulyo, jumlah dana program perlindungan sosial yang masuk ke pekon ini cukup tinggi. Dari jumlah kepala keluarga sebanyak 599 KK, jumlah FMOTM penerima manfaat program perlindungan sosial di pekon ini mencapai 290 KK atau hampir separuh dari jumlah total KK yang ada. Namun demikian, banyak gakin di pekon ini yang tidak menerima bansos.
Diduga kuat terjadi kasus inclusion error yang parah di pekon ini. (Daniel Ngantung)
Posting Komentar