Sengketa Pulau Tegal Emas prioritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Redaksi Agustus 06, 2019 0

Bandar Lampung, Beraninews.

Sengketa Pulau Tegal Emas hingga soal perijinan pulau yang berada di wilayah Kabupaten Pesawaran itu menjadi prioritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bahkan, KPK telah menurunkan tim investigasi pulau tersebut. “Itu jadi prioritas kami, sudah kami turunkan tim untuk melihat dan menginvestigasi lokasi itu,” ungkap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, usai dialog di Fajar Surya Televisi (FSTV), Bandarlampung, Senin (5/8).

Saut juga mengaku, jika pihaknya telah mengetahui dugaan perusakan segel KPK di lokasi pariwisata tersebut.
“Ya Kami sudah tahu adanya dugaan pengrusakan segel KPK di lokasi itu,” jelasnya.

Saat ditanya terkait saran KPK terhadap Pemprov Lampung untuk segera menarik pajak kendaraan berat hingga objek pajak pulau, Saut memastikan pihaknya akan mengkroscek pembayaran pajaknya.
“Ya itu buat wajib pajaknya dong, kalau jelas itung-itungannya, kalau tidak bayar ya kita akan kroscek lagi semua sesuai data,” tegasnya.

Menurut Saut, pihakya juga akan mengumpulkan data pajak di dua objek itu.
“Kita akan kumpulkan, kalau tidak bisa lewat KPK ya nanti bisa lewat kantor pajaknya,” ujarnya.

Saut juga memastikan untuk data objek pajak kendaraan dan pajak pulau sudah ada di KPK.

Perihal data untuk objek-objek tersebut, sudah ada di KPK. Kalau yang lain belum, nanti akan kita pelajari lagi,” ungkapnya.

KPK juga menyoroti masalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung. Meski sebelumnya Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi tidak memprioritaskan penarikan pajak alat berat di beberapa perusahaan.

Karena, pemasukan sektor itu tidak terlalu berkontribusi untuk PAD ketimbang kontribusi perusahaan ke pemerintah.

Kendati demikian, lembaga antirasuah ini tidak henti-hentinya kembali mengingatkan dan menginstruksikan untuk mendorong agar pemprov Lampung menarik pajak alat berat dan perizinan pulau-pulau kecil di Bumi Ruwa Jurai.

“Hari ini prioritas kita soal tanah, aset dan pendapatan daerah, seperti perizinan pulau-pulau kecil serta pajak alat berat. Ini sudah kita rekomendasikan ke pak gubernur Lampung,” kata Saut Situmorang. (** HL).