Akhir Januari 2019 BPC Perhumas Lampung Gelar Workshop “Public Speaking” 4.0
BANDARLAMPUNG- Badan Pengurus Cabang Hubungan Masyarakat Indonesia (BPC. PERHUMAS ) Lampung ahir Januari 2019 akan menggelar Workshop “ Public Speaking” 4.0 dan Pelantikan.
Hal tersebut diungkapkan Ketua BPC Perhumas Lampung Mustopa Endi Saputra Hasibuan saat pertemuan pengurus di Rm. D” SERUIT Bandarlampung Rabu (26/12).
“Dalam pertemuan tersebut ada beberapa agenda, yaitu laporan peserta Konvensi Nasional Humas 2018. Membentuk kepanitian Workshop dan pelantikan Pengurus BPC Perhumas Lampung, “tutur Endi.
Melalui musyawarah mupakat akhirnya Emmy Pimpinan Cabang PT. Farifasa Travel terpilih menjadi ketua panitia, sedangkan Sekretaris, Bendahara dan bidang-bidang lainnya akan disusun oleh Ketua panitia terpilih.
“Workshop “ Public Speaking” 4.0 nanti akan mengundang, Praktisi Humas, Humas-humas Pemerintah, Humas Polda, Humas TNI, Humas Hotel, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta dan Humas-humas Perusahaan Negara, daerah dan swasta lainnya. Diperkirakan yang akan diundang sekitar 200 humas, “ucap Endi.
Dijelaskan Endi di Era Industri 4.0 yang menyebabkan banyak perubahan di berbagai sektor salah satunya humas. Terdapat sebuah isu bahwa kehumasan akan digantikan oleh robot, benarkah demikian? Ada yang menyambut dengan bergairah munculnya berbagai inovasi teknologi seperti artificial intelligence (AI), machine intelligence (MI), virtualreality (VR) dan augmented reality (AR).
Poin rekomendasi yang nantinya bisa dijadikan sebagai acuan untuk praktisi humas di berbagai lintas sektor industri di Indonesia, mulai dari pemerintah, swasta dan organisasi kelembagaan. Rekomondasi yang dihasilkan dari KNH 2018 ada lima point :
- Karakter : Humas 4.0 harus memiliki karakter yang adaptif, wawasan global, kreatif, digital, semangat terus belajar (contious learning) , speed dan responsive dan punya agenda setting. Selain itu humas juga harus mengedepankan sikap membela kepentingan NKRI. Ini penting untuk melihat sejauh mana integritas para praktisi humas di Indonesia.
- Kolaborasi : Humas 4.0 harus memiliki spirit kolaborasi yaitu komunikasi strategis yang dibangun antar lembaga, tidak boleh lagi ego sektoral.
- Kebijakan : Khusus untuk humas pemerintah, perlu ada reposisi peran humas secara tepat sehingga humas bisa bekerja lebih efektif dan tepat sasaran. Pemerintah diharapkan membuat regulasi yang mengikuti perkembangan jaman.
- Kompetensi : Untuk mendukung Roadmap Making Indonesia 4.0, Perhumas akan meluncurkan akreditasi humas 4.0 dimana nantinya semua humas harus memiliki standart kemampuan soft skill berbasis digital. Pemerintah diharapkan mewajibkan para praktisi humasnya untuk mengambil sertifikasi tersebut agar humas memiliki kompetensi yang memiliki daya saing yang kuat.
5. Kode Etik Kehumasan : Kode etik Perhumas harus segera direvisi menjadi kode etik humas 4.0 sehingga humas memiliki komitmen dan integritas tinggi terhadap pekerjaan yang dijalankannya. “Lima rekomendasi ini kalau dianalogikan seperti softwarenya ya. Chipnya itu didalam harus merah putih NKRI. Jadi Humas 4.0 wajib memiliki karakter yang adaptif, global mindset, kreatif, faham digital, continues learning, speed dan responsive, memiliki agenda setting dan kolaboratif serta tidak ego sektoral.
“Generasi 4.0 ini merupakan tantangan yang harus kita hadapi khususnya untuk praktisi humas. Karena ke depan humas bukan lagi orang yang ada dibelakang, tetapi justru humas harus berada di depan menentukan strategi apa saja yang harus diterapkan agar kepentingan lembaganya tercapai. Membangun citra dan reputasi di jaman yang sudah serba teknologi bukan perkara mudah. Itu mengapa rekomendasi ini bisa menjadi panduan bagi kita semua untuk menjawab tantangan humas di masa depan,
Rekomendasi Humas 4.0 yang dibuat oleh Perhumas langsung diberikan ke perwakilan masing-masing stakeholder diantara humas pemerintah yang diwakilkan oleh Ani Natalia – Kasubdit Humas Dirjen Pajak dan Boy Kelana Subroto sebagai perwakilan dari humas swasta.
Dengan lima rekomendasi ini, diharapkan ke depan semua lembaga dan perusahaan di Indonesia bisa berkolaborasi dengan baik dalam memajukan dan mempertahankan citra dan reputasi Indonesia di tingkat internasional.
Untuk diketahui, Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (PERHUMAS) adalah organisasi profesi para praktisi Humas dan Komunikasi Indonesia yang didirikan pada tanggal 15 Desember 1972. PERHUMAS secara resmi telah tercatat di Depdagri sebagai organisasi nasional kehumasan di Indonesia dan pada International Public Relation Association IPRA yang berkedudukan di London.
PERHUMAS bertujuan meningkatkan keterampilan professional, memperluas dan memperdalam pengetahuan, meningkatkan kontak dan pertukaran pengalaman antara anggota serta berhubungan dengan organisasi serumpun di dalam dan luar negeri. (*)
Hal tersebut diungkapkan Ketua BPC Perhumas Lampung Mustopa Endi Saputra Hasibuan saat pertemuan pengurus di Rm. D” SERUIT Bandarlampung Rabu (26/12).
“Dalam pertemuan tersebut ada beberapa agenda, yaitu laporan peserta Konvensi Nasional Humas 2018. Membentuk kepanitian Workshop dan pelantikan Pengurus BPC Perhumas Lampung, “tutur Endi.
Melalui musyawarah mupakat akhirnya Emmy Pimpinan Cabang PT. Farifasa Travel terpilih menjadi ketua panitia, sedangkan Sekretaris, Bendahara dan bidang-bidang lainnya akan disusun oleh Ketua panitia terpilih.
“Workshop “ Public Speaking” 4.0 nanti akan mengundang, Praktisi Humas, Humas-humas Pemerintah, Humas Polda, Humas TNI, Humas Hotel, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta dan Humas-humas Perusahaan Negara, daerah dan swasta lainnya. Diperkirakan yang akan diundang sekitar 200 humas, “ucap Endi.
Dijelaskan Endi di Era Industri 4.0 yang menyebabkan banyak perubahan di berbagai sektor salah satunya humas. Terdapat sebuah isu bahwa kehumasan akan digantikan oleh robot, benarkah demikian? Ada yang menyambut dengan bergairah munculnya berbagai inovasi teknologi seperti artificial intelligence (AI), machine intelligence (MI), virtualreality (VR) dan augmented reality (AR).
Poin rekomendasi yang nantinya bisa dijadikan sebagai acuan untuk praktisi humas di berbagai lintas sektor industri di Indonesia, mulai dari pemerintah, swasta dan organisasi kelembagaan. Rekomondasi yang dihasilkan dari KNH 2018 ada lima point :
- Karakter : Humas 4.0 harus memiliki karakter yang adaptif, wawasan global, kreatif, digital, semangat terus belajar (contious learning) , speed dan responsive dan punya agenda setting. Selain itu humas juga harus mengedepankan sikap membela kepentingan NKRI. Ini penting untuk melihat sejauh mana integritas para praktisi humas di Indonesia.
- Kolaborasi : Humas 4.0 harus memiliki spirit kolaborasi yaitu komunikasi strategis yang dibangun antar lembaga, tidak boleh lagi ego sektoral.
- Kebijakan : Khusus untuk humas pemerintah, perlu ada reposisi peran humas secara tepat sehingga humas bisa bekerja lebih efektif dan tepat sasaran. Pemerintah diharapkan membuat regulasi yang mengikuti perkembangan jaman.
- Kompetensi : Untuk mendukung Roadmap Making Indonesia 4.0, Perhumas akan meluncurkan akreditasi humas 4.0 dimana nantinya semua humas harus memiliki standart kemampuan soft skill berbasis digital. Pemerintah diharapkan mewajibkan para praktisi humasnya untuk mengambil sertifikasi tersebut agar humas memiliki kompetensi yang memiliki daya saing yang kuat.
5. Kode Etik Kehumasan : Kode etik Perhumas harus segera direvisi menjadi kode etik humas 4.0 sehingga humas memiliki komitmen dan integritas tinggi terhadap pekerjaan yang dijalankannya. “Lima rekomendasi ini kalau dianalogikan seperti softwarenya ya. Chipnya itu didalam harus merah putih NKRI. Jadi Humas 4.0 wajib memiliki karakter yang adaptif, global mindset, kreatif, faham digital, continues learning, speed dan responsive, memiliki agenda setting dan kolaboratif serta tidak ego sektoral.
“Generasi 4.0 ini merupakan tantangan yang harus kita hadapi khususnya untuk praktisi humas. Karena ke depan humas bukan lagi orang yang ada dibelakang, tetapi justru humas harus berada di depan menentukan strategi apa saja yang harus diterapkan agar kepentingan lembaganya tercapai. Membangun citra dan reputasi di jaman yang sudah serba teknologi bukan perkara mudah. Itu mengapa rekomendasi ini bisa menjadi panduan bagi kita semua untuk menjawab tantangan humas di masa depan,
Rekomendasi Humas 4.0 yang dibuat oleh Perhumas langsung diberikan ke perwakilan masing-masing stakeholder diantara humas pemerintah yang diwakilkan oleh Ani Natalia – Kasubdit Humas Dirjen Pajak dan Boy Kelana Subroto sebagai perwakilan dari humas swasta.
Dengan lima rekomendasi ini, diharapkan ke depan semua lembaga dan perusahaan di Indonesia bisa berkolaborasi dengan baik dalam memajukan dan mempertahankan citra dan reputasi Indonesia di tingkat internasional.
Untuk diketahui, Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (PERHUMAS) adalah organisasi profesi para praktisi Humas dan Komunikasi Indonesia yang didirikan pada tanggal 15 Desember 1972. PERHUMAS secara resmi telah tercatat di Depdagri sebagai organisasi nasional kehumasan di Indonesia dan pada International Public Relation Association IPRA yang berkedudukan di London.
PERHUMAS bertujuan meningkatkan keterampilan professional, memperluas dan memperdalam pengetahuan, meningkatkan kontak dan pertukaran pengalaman antara anggota serta berhubungan dengan organisasi serumpun di dalam dan luar negeri. (*)
Posting Komentar